Institut Pemerintahan Dalam Negeri disingkat “IPDN” adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang bertujuan mempersiapkan kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Pada 10 Oktober 2007, dalam sebuah sidang kabinet Berdasarkan Keppres No. 87 Tahun 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggabungkan STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) menjadi IPDN.
Berikut persyaratan masuk ke Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

I.    PERSYARATAN PESERTA
A.    Persyaratan umum:
1.    Warga Negara Indonesia;
2.    Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 September 2021; dan 
3.    Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.
B.    Persyaratan administrasi:
1.    Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan Paket C, bagi lulusan Tahun 2018 s.d 2021, dengan ketentuan:
a.    Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koman nol-nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah; dan 
b.    Nilai Rata-rata Ijazah bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol).
2.    KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el,
3.    Berdomisili minimal 1 (satu) tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
4.    Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun Ajaran 2020/2021;
5.    Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta OAP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dan mengetahui Ketua/Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP);
6.    Pakta Integritas;
7.    Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri/Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
8.    Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
9.    Alamat e-mail yang aktif; dan 
10.    Pasfoto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah.
C.    Persyaratan khusus:
1.    Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
2.    Tidak bertindik atau bekas ditindik telingannya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
3.    Tidak bertato;
4.    Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
5.    Belum pernah menikah/kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/melahirkan;
6.    Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
7.    Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
a)    Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
b)    Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
c)    Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;
d)    Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN;
e)    Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan Pelanggaran Disiplin Praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja; dan
f)    Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan diatas, maka pendaftar dinyatakan GUGUR.